umsida.ac.id – Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan sistem berbasis Online Single Submission (OSS), berdampak pada Amal Usaha Muhammadiyah dalam proses perizinan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur adakan sosialisasi terkait pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bertempat di aula KH. Mas Mansyur GKB 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) pada, Sabtu (12/10).
Acara ini digelar dalam rangka penertiban laporan keuangan, perpajakan, dan pendampingan pengurusan NIB. Dihadiri oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) termasuk AUM wilayah Sidoarjo, Nganjuk, Pasuruan, dan Probolinggo.
Rektor Umsida, Dr Hidayatullah Msi menyampaikan dalam sambutannya yang mana merespon kebijakan pemerintah RI berkaitan dengan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah,
“Kewajiban warga negara yaitu berkaitan dengan pajak. Bagaimana ikhtiar kita untuk bisa menyikapi dan merespon berkaitan dengan kewajiban membayar pajak sebagaimana bagian dari ketaatan warga negara. Maka, PP Muhammadiyah mengeluarkan intruksi kepada seluruh PWM untuk memfasilitasi dan mendampingi AUM yang ada di pendidikan dasar, rumah sakit, dan AUM yang lain supaya bisa sangat cepat dikuasai, dipahami, dan kemudian ditindaklanjuti,” jelasnya.
Fityan Izza Noor Abidin SE MSA, selaku pembicara dalam sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa NIB wajib dimiliki suatu komponen lembaga usaha, baik yang profit maupun non profit,
“Sekolah itu masuk non profit, AUM itu masuk non profit, BUMN masuk profit. Sosialisasi ini hanya dikhususkan untuk AUM, bukan BUMN. NIB itu digunakan untuk ijin pendirian dan perpanjangan sekolah”, paparnya. Terlepas dari itu semua, ada berkah yang didapat,
“Ada berkah untuk perserikatan Muhammadiyah, Muhammadiyah akan punya database tentang Amal Usaha Muhammadiyah”, imbuhnya.(erika)
16
Oct
